Ketua DPRD: Saat Gantikan Foke, Jokowi Tak Utak-atik APBD-P dan RPJMD

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Joko Widodo tidak mengutak-atik anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menggantikan Fauzi Bowo (Foke) pada 2012.

Prasetio menyatakan hal tersebut saat ditanya soal kemungkinan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilibatkan dalam pembahasan anggaran bersama DPRD DKI Jakarta. Prasetio bahkan tidak mengenal adanya tim sinkronisasi.

"Saya tidak mengenal tim sinkronisasi. Yang penting, saat Pak Jokowi menggantikan Pak Foke, Pak Jokowi-Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) enggak pernah mengutik-utik masalah APBD Perubahan, begitu juga RPJMD," kata Prasetio di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Pada 2012, politisi PDI-P itu menjadi tim Jokowi-Ahok selama masa transisi. Dia menegaskan, saat itu mereka tidak mengutak-atik anggaran yang masih berada di bawah kewenangan Foke.

"Kebetulan saya mendampingi beliau (Jokowi-Ahok) sebagai tim, saya enggak utak-atik. Setelah Pak Jokowi terlantik Oktober 2012, baru mengubah yaitu namanya KJS dan KJP," kata dia.

Prasetio meminta Anies-Sandi dan timnya tidak terburu-buru memasukkan program kerja mereka ke dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta. Prasetio menyebut, DPRD DKI Jakarta akan mendukung program Anies-Sandi jika memang program tersebut bagus.

"Kenapa sih harus terburu-buru, tenanglah. Kalau programnya baik, pasti kami support," ucap Prasetio.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi beberapa kali melakukan forum sinkronisasi bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta. Hasilnya, kebanyakan program Anies-Sandi telah sinkron dengan program yang sudah terlebih dahulu direncanakan Pemprov DKI Jakarta karena memiliki kesamaan.

Hanya beberapa program dan kegiatan rancangan Anies-Sandi yang baru dan telah dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018. RKPD merupakan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. KUA-PPAS menjadi acuan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018.