Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan akan membuat tim sinkronisasi untuk program-programnya agar bisa sinkron dengan siklus anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tim tersebut tidak dapat langsung melakukan pergantian orang.
"Ya mana ada istilah kayak begitu. Orang baru masuk juga nggak bisa ganti PNS kok, mesti 6 bulan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
Menurut Ahok, Anies tidak seperti menteri atau presiden yang bisa mengganti orang setelah Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dirjen Otonomi Daerah dalam hal ini Sumarsono yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI.
"Kamu tanya sama Dirjen Otda deh, yang pernah jadi Plt sini supaya ngerti gitu loh," ujar Ahok.
Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tim sinkronisasi diperlukan karena ada kesenjangan fiskal antara periode pemerintahannya. Dia menjelaskan beda tim sinkronisasi dan tim transisi.
"Tim sinkronisasi ini bukan seperti tim transisi. Karena dia hanya melakukan sinkronisasi di masa awal karena ada kesenjangan antara periode fiskal pemda dengan periode pemerintahan. Jadi kita memerlukan sinkronisasi program,"
0 Komentar