Usai Ramai Isu Pembagian Kavling, Kepala Badan Otorita IKN Datangi KPK

SUARAREPUBLIK.COM – Usai Ramai Isu Pembagian Kavling, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengunjungi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas tata kelola.
Kedatangan Bambang tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan persekongkolan di IKN Nusantara. Informasi ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu.
Usai menggelar rapat tertutup dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan pejabat lain di KPK, Bambang mengatakan kehadirannya untuk berkonsultasi soal tata kelola guna mendatangkan investor. Ia ingin pengembangan IKN bebas dari praktik korupsi.
“Kami berkonsultasi dengan jajaran KPK dan diterima dengan baik oleh Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Bapak Wakil (Wakil KPK Pencegahan Pahala Nainggolan, red), Sekjen KPK, dan teman-teman lainnya. utamanya ingin memastikan nanti pemerintahan di Kewenangan IKN bisa berlangsung. bebas korupsi, bisa berjalan dengan baik,” kata Bambang kepada wartawan usai pertemuan.
Bambang mengatakan good governance sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dari investor dari sektor internasional dan swasta.
“Karena sebagian pembiayaan ini akan menggunakan skema investasi dan skema swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang meyakini good governance dapat dilakukan dengan pengawasan dari KPK. Apalagi, seluruh tahapan pengembangan IKN akan dikoordinasikan dengan Satgas IKN yang telah dibentuk oleh komisi antikorupsi.
“Dalam membangun IKN ini (ada beberapa tahapan, red) yaitu tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap pengalihan, dan tahap penyelenggaraan pemerintahan,” kata Bambang.
“Kami secara berkala akan membantu KPK dalam empat tahap ini untuk memastikan sekali lagi bahwa apa yang diinvestasikan benar-benar bebas dari korupsi,” tambahnya.
Apa jawaban Bambang soal pembagian kavling?
Dia tidak menjawab secara tegas terkait kabar ini, dia hanya mengatakan bahwa pencegahan korupsi, termasuk pembagian kavling, akan terus dilakukan. Otoritas IKN, lanjut Bambang, akan terus bekerjasama dengan KPK.
“aku duga itu yang selaku dasar operasi selevel kita ke depan,” sabdanya.
Bambang menyatakan siap memberikan informasi kepada KPK untuk menggali informasi terkait persebaran kavling tersebut. Dia tidak akan membiarkan siapa pun mengambil keuntungan dari pembangunan ibu kota negara baru untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
“Kami juga akan secara berkala menginformasikan kondisi ke lapangan,” ujarnya.
“saya lebih menekankan pada sistem penghindaran, gimana KPK ikut serta dalam sistem ini semenjak dahulu,” imbuh Bambang.suararepublik.com
Satgas IKN siap bekerja.
Mendampingi Bambang usai pertemuan, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK kini telah membentuk satuan tugas yang disebut Satgas IKN yang terdiri dari tiga unit kerja.
Pahala mengatakan, tim tersebut dibentuk setelah pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu.
“Setelah kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas ke KPK dua bulan lalu dijelaskan soal IKN dan Ketua KPK langsung membentuk Satgas Pembantu IKN,” kata Pahala.
“Isinya kesatu dari Stranas PK lantaran memiliki action plan prosedur serta logistik satu denah, kedua pasti dari duta penangkalan dari Direktorat Monitoring yang memberikan saran renovasi, serta ketiga dari Korsup,” imbuhnya. .
Keikutsertaan tim korsup, lanjut Pahala, dilakukan karena IKN akan dibangun di Kaltim. Tim yang akan diterjunkan adalah Direktorat Korsup Wilayah IV yang bertugas memantau wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
“Jadi ada tiga unit kerja dalam satu satgas. Semuanya sudah memiliki SK,” katanya.
Ada beberapa hal yang dilakukan KPK dalam melakukan pengawasan. Pertama, membedah peta kawasan IKN, baik kawasan inti yang memiliki luas 55 ribu hektare maupun kawasan pengembangan 250 ribu.
Dari proses ini, komisi antikorupsi telah mengirimkan surat ke Bappenas. Dalam surat itu, kata Pahala, semua temuan mereka sudah disampaikan.
“Kita sudah surat ke Menteri Bappenas bahwa daerah ini harus dikatakan clean and clear di atas kertas dan di lapangan. Nah, kan sama Stranas PK yang sudah overlay dan hasilnya dikirim ke Bappenas, ada beberapa tindak lanjut. Misalnya, permintaan pelepasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar diterbitkan peraturan. Selain memiliki izin IUP pertambangan dan IUP perkebunan, apa yang akan Anda lakukan dengan itu, “jelasnya. Pahala.
Tak hanya itu, KPK juga membedah aturan turunan UU IKN yang harus diselesaikan pertengahan April mendatang. Pahala menjelaskan, hal itu dilakukan dengan menggunakan sistem Corruption Risk Assessment (CRA).
“Kami sudah mengikuti beberapa kali pertemuan, intinya kami akan memberikan catatan dimana regulasi turunan ini juga bisa mendukung governance, kalau ada risiko korupsi bagaimana memitigasinya,” ujarnya.
“Jadi bukan mengoreksi aturan, bukan. Tapi memberikan catatan yang diharapkan membuka peluang korupsi, kami akan memberikan catatan dan memitigasinya,” pungkas Pahala.

Akhir Kata

Itulah Artikel “Usai Ramai Isu Pembagian Kavling, Kepala Badan Otorita IKN Datangi KPK“, Semoga bisa menambah wawasan kalian yah.
(‘TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DAN JANGAN LUPA BERKUNJUNG KEMBALI..’)

Leave a Comment